Bengkulu-bengkuluone.co.id, Pemprov Bengkulu terus mendorong tumbuhnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai media strategis melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif, sesuai potensi yang ada.
Sebagai usaha desa yang didorong program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi.
“Jadi jangan asal bisa dirikan BUMDes, kemudian menuntut gaji dari situ. Ini kan gawe meleset namanya,” kelakar Asisten I Pemprov Bengkulu Hamka Sabri, saat pembukaan sosialisasi pembentukan BUMDes 2018, Rabu (14/2).
BUMDes secara spesifik, lanjut Hamka, didirikan sebagai peluang pengembangan dan pengelolaan ekonomi produktif untuk masyarakat, juga untuk meningkatkan kreatifitas dan penyerapan tenaga kerja.
“Partisipasi masyarakat desa menjadi dasar utama dalam inisiasi BUMDes, sedangkan pemerintah daerah mendorong sebagai intervensi pembangunan daerah secara umum,” jelas Hamka dalam acara yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu saat itu.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPMD Provinsi Bengkulu Ardiles Nur mengatakan, BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa 2018.
“Permendesa nomor 19 tahun 2017 itu berisi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 diutamakan untuk 4 Program Unggulan Kemendesa, yaitu kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, embung, dan Sarana Olahraga Desa, kemudian BUM Desa,” papar Ardiles.
Di Bengkulu, tambahnya, juga terdapat cikal bakal BUMDes Bersama. Selain pada wilayah 7 kampung nelayan se-Provinsi Bengkulu, juga pada wilayah Agro Minapolitan di Bengkulu Utara.
“Tentunya antar desa bermufakat, rembug bersama. BUMDes sendiri juga berdiri atas musyawarah desa, kalau BUMDes Bersama ada teknis dan mekanisme pengelolaan tersendiri, dasarnya ya mufakat dulu,” katanya.
Sosialisasi pembentukan BUMDes di Bengkulu, hadir sebagai nara sumber yakni Kasubdit Kelembagaan BUMDes Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, dan Subdit Perdagangan Desa.
“Target kita setidaknya 50-60 BUMDes terbentuk. Tentunya yang produktif dong, bukan BUMDes asalan,” tutup Ardiles. (Adv)
Komentar