oleh

DPRD Bengkulu : Pembangunan Jalinbar di Seluma Harus Diawasi Bersama

Bengkulu-bengkuluone.co.id, Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) RI pada tahun ini, menyiapkan dana yang bersumber dari APBN untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan, jembatan dan saluran irigasi kurang lebih Rp. 100 milyar lebih.

Dari jumlah tersebut, dengan rincian untuk penanganan pembangunan Jalan Lintas Barat (Jalinbar) dianggarkan sekitar Rp. 72 milyar.
Lalu pembanguan saluran irigasi sebesar Rp. 10 milyar dan ditambah bidang Cipta Karya, untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) mencapai Rp. 15 milyar.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi menyatakan, cukup besarnya dana untuk pembangunan infrastruktur Jalinbar yang diketahui di wilayah Kabupaten Seluma terparah mengalami kerusakan dari Jalan Nasional di wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu.

“Berdasarkan pantauan yang kita dilakukan, tingkat kerusakan Jalinbar mencapai 50 persen dari total panjangnya. Bahkan akibat banyaknya Jalinbar yang rusak tersebut, tidak sedikit yang telah jatuh korban jiwa, dengan tercatat jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) yang di duga akibat jalan berlubang tahun 2017 lalu, mencapai 65 kasus dan ditambah 1 kasus pada tahun ini,” terangnya, Rabu, (11/4/2018).

Selain itu dijelaskan, meski anggaran sebesar itu belum mencukupi untuk perbaikan jalan yang rusak, namun kita apresiasi, bisa dilakukan perbaikan secara bertahap.
“Diperkirakan untuk penanganan agar kondisi Jalinbar di Seluma dalam kondisi baik keseluruhannya dan perlu pelebaran serta drainase, dibutuhkan minimal Rp. 200 milyar lagi,” ujarnya.

Disamping itu Politisi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu ini juga menghimbau, Kepala Desa (Kades) dan masyarakat setempat yang di depan rumahnya dilakukan penanganan pembangunan jalan, jembatan ataupun irigasi, agar bersama-sama diawasi.

Mengingat jika ada pekerjaan dari pihak rekanan yang sifatnya tidak baik, agar jangan dibiarkan dan dipersilahkan melaporkan kepada pihak legislatif ataupun aparat penegak hukum.

“Kita harus mengawasi bersama-sama pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seluma, termasuk kami dari pihak legislatif juga akan menjalankan fungsi pengawasan. Tujuan pengawasan agar kualitas pekerjaan fisik pembangunan bisa lebih berkualitas.(red-2)

Komentar