oleh

DPRD Bengkulu Pertanyakan Kepahiang Tidak Dapat DAK dari Kemenpar

Bengkulu-bengkuluone.co.id,  Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI pada tahun ini mengucurkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan pariwisata di Provinsi Bengkulu.

Hanya saja dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, hanya 5 kabupaten saja yang mendapatkan kucuran anggaran tersebut, Lebong, Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan. Sedangkan salah satu daerah kabupaten yang tidak mendapatkan Kepahiang.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunandar ketika menyikapi Kabupaten dalam wilayah Bengkulu yang tidak mendapatkan DAK dari Kemenpar, diantaranya Kepahiang menyatakan, persoalan tersebut harus menjadi perhatian kepala daerah kedepannya, termasuk untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pariwisata dimasing-masing kabupaten/kota. Sehingga di tahun 2019 akan datang, bantuan miliaran dari Kemenpar dapat oleh semua kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
“Copot saja Kepala Dinas Pariwisata yang tidak becus. Masa mengurus ini saja tidak bisa,” tegasnya, Sabtu, (24/3/2018).

Menurutnya, diketahui Kepahiang, merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat event wisata Wonderful Bengkulu 2020 mendatang dan seharusnya menjadi perhatian Bupati Kepahiang, karena dinas teknisnya tidak bisa mendapatkan DAK Kemenpar.
“Ada apa dan patut dipertanyakan. Kenapa kabupaten lainnya dapat, Kepahiang malah tidak dapat. Untuk itu kita minta jangan tempatkan orang yang tidak bisa bekerja, tapi tempatkan orang yang benar-benar mampu dari segi SDM pada dinas teknis,” imbuhnya.

Sementara itu, sebelumnya Asdep Pengembangan Destinasi Regional I Kemenpar RI, Lokot Ahmad Enda, di Bengkulu mengaku, seluruh pemerintah kabupaten/kota memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan anggaran DAK Kemenpar RI tersebut. Tetapi hanya 5 Pemkab saja memenuhi persyarakat.

“Artinya lima Pemkab yang serius untuk mendapatkan bantuan dana dari Kemenpar. Dimana syaratnya, punya rencana induk pembangunan pariwisata dan lahannya harus punya pemerintah yang telah sertifikat,” pungkasnya.(red-2)

Komentar