oleh

LSM Soroti Penempatan dan Kekayaan ASN Bengkulu Tengah

 

Bengkulu-bengkuluone.co.id, Konsorsium Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (Konsornas LSM) Provinsi Bengkulu yang diketuai oleh Saipul Anwar menyoroti pola penempatan ASN dan peningkatan kekayaan ASN di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) yang tidak wajar, menurut Saipul penempatan ASN di Benteng terindikasi berbau KKN sebab sampai sekarang ada 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) vital yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

“Sampai sekarang ada 4 SKPD vital di Benteng yang masih dijabat oleh Plt diantaranya Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Plt sejak awal februari 2018, ini ada apa kenapa tidak segera di definitipkan saja atau jangan-jangan ada indikasi KKN sehingga mesti dijabat Plt, apakah di Benteng kurang sumber daya manusia” ujar Saipun ke redaksi bengkuluone.co.id

Menurut Saipul untuk di definitipkan ke 4 Plt di SKPD tersebut belum memenuhi syarat kepangkatan, mesti menunggu hingga tahun 2019 baru dapat diangkat. “Ke empat Plt di SKPD vital tersebut hampir semuanya belum memenuhi syarat kepangkatan jika di definitifkan, kecuali Plt Bappeda yang baru golongan IV A bulan april kemarin jika menunggu pangkat mereka baru bisa di definitifkan paling cepat tahun 2019 mendatang” ujar Saipul

Sementara itu secara terpisah Muzakir Hamidi Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Benteng belum memberikan alasan kenapa ke empat SKPD vital di Benteng masih dijabat Plt saat di konfirmasi melalui whatapp.

Selain menyoroti penempatan Plt di 4 SKPD vital tersebut Saipul heran kenapa ada ASN yang tersangkut persoalan hukum masih memperoleh jabatan ada yang menjadi kepala dinas dan baru di promosikan jadi sekretaris. “Saya heran bagaimana proses penempatan ASN di kabupaten Benteng ini kok ada orang yang pernah tersangkut kasus penipuan CPNS malah masih menjabat kepala dinas bahkan ada yang sedang di promosikan jadi sekretaris, ada apa ini seperti tidak ada lagi sumber daya manusia yang berkualitas di Benteng ini, seharusnya Bupati dalam menempatkan seseorang harus melihat kinerja dan track record sebelum menjabat” ujar Saipul

Selain mempersoalkan masalah penempatan pegawai di Benteng Konsornas LSM juga mempersoalkan peningkatan harta kekayan ASN di Pemda Benteng yang meningkat secara tidak wajar. “Saat ini Konsornas sedang mengumpulkan data terkait ketidak wajaran peningkatan harta kekayaan beberapa ASN di Benteng yang meningkat secara tidak wajar sedang kita kumpulkan data sementara ini ada beberapa orang yang kita nilai memiliki kekayaan diluar kewajaran seperti R dan W yang pernah menjabat di bagian perbendaharaan” ujarnya

Diketahui Konsornas LSM aktif dalam melakukan kontrol sosial dalam pencegahan tindak pidana korupsi bahkan beberapakali melakukan aksi di Kejati Bengkulu menunut penegakan hukum tindak pidana korupsi di provinsi Bengkulu

Komentar

Berita Terbaru