oleh

Plt Gubernur Bengkulu Minta Peruntukan Anggaran Daerah Harus Lebih Terarah

Bengkulu-bengkuluone.co.id,  Melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), sebagai wujud untuk harmonisasi pembangunan, seluruh pemangku kepentingan agar dapat rembuk untuk menempatkan anggaran Provinsi Bengkulu lebih terarah, seiring dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.

“Kemudian juga para wakil rakyat mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, di minta untuk mengawal penganggaran untuk Bengkulu di tingkat pusat. Sehingga Bengkulu yang saat ini masih tertinggal dari daerah lain, secara bertahap bisa beranjak membaik lagi,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah atas nama Pemerintah Provinsi, Kamis, (12/4/2018).

Selain itu dijelaskan, dengan keberadaan Pelabuhan Pulau Baai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, dalam waktu dekat ini bisa ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Lalu Bengkulu yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang berlimbah, seperti Batu Bara, Karet, Sawit, CPO dan Kopi, agar dapat lebih dioptimalkan lagi dan tidak kalah pentingnya, pintu keluarnya dari Bengkulu melalui Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

“Saat ini beberapa komoditi itu sebagian besar hasil bumi Bengkulu tersebut di bawa keluar Bengkulu, tidak melalui Pelabuhan Pulau Baai. Kedepan harus diarahkan hanya keluar melalui Pelabuhan Pulau Baai,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu Elfi Hamidi juga berharap, koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif agar terus ditingkatkan.
Mengingat untuk mewujudkan Bengkulu yang maju, bermartabat dan berdaya saing tinggi, harus melalui program yang strategis, dan bukan usulan program yang bersifat subjektif.
“Kita dari pihak legislatif minta program daerah harus berdasarkan kebutuhan, dan bukan keinginan, apalagi tuntutan proyek,” imbuhnya.

Disamping itu, Plt. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Noni Yuliesti menambahkan, tujuan Musrembang yang dihadiri para pemangku kebijakan baik tingkat pusat dan daerah ini, semata-mata untuk harmonisasi program pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita menginginkan adanya pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” pungkasnya.(red-1)

Komentar